MEDAN — Situasi politik nasional kembali memanas, setelah peristiwa di Pejompongan menelan korban jiwa dan dikhawatirkan memicu eskalasi risiko politik serta keamanan.
Menanggapi hal itu, masyarakat sipil mulai menyuarakan seruan keras agar elite politik segera menghentikan sikap angkuh dan mengembalikan arah demokrasi Indonesia ke jalur yang benar.
Hadyan Haqqul Yaqin Siregar, SP, pemerhati politik dari Binjai, Sumatera Utara (Sumut) menilai, peristiwa tersebut merupakan alarm serius bagi bangsa. Menurutnya, tindakan represif yang menelan korban jiwa, jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan.
"Kematian akibat kekerasan politik bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga pelecehan terhadap demokrasi yang kita junjung bersama. Elite politik harus segera menghentikan arogansi dan membuka ruang yang sehat bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi," ujar Haqqul Yaqin Siregar yang akrab disapa Hadyan, Jumat (29/08/2025).
Hadyan mendesak agar para pemimpin negara, baik di pusat maupun daerah, segera mengambil langkah konkret dan terukur untuk mengembalikan jalannya demokrasi pada prinsip negara hukum yang tertib dan berkeadilan sosial.
"Presiden bersama kepala pemerintahan tidak boleh diam. Dibutuhkan langkah nyata yang bisa mengembalikan kepercayaan rakyat. Jangan biarkan konflik elit politik terus berlarut-larut dan mengorbankan rakyat," tegas tokoh pemuda Kota Binjai itu.
Lebih lanjut Hadyan menekankan perlunya seluruh elemen bangsa mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok. Menurutnya, situasi politik saat ini sangat rentan dimanfaatkan untuk kepentingan sempit, yang justru dapat merusak tatanan negara hukum dan demokrasi Indonesia.
"Sudah saatnya elite politik menghentikan pertarungan internal yang menguras energi bangsa. Demokrasi bukan untuk dipertontonkan dengan kekerasan dan intrik, tetapi untuk menegakkan cita-cita Indonesia merdeka," tutupnya.
Seruan ini sejalan dengan aspirasi berbagai kelompok masyarakat yang menuntut penghentian kekerasan, keangkuhan politik, serta mengembalikan demokrasi Indonesia pada prinsip dasar Pancasila dan konstitusi.*