JAKARTA – Sekretariat Jenderal DPR RI mengeluarkan imbauan kepada para pegawai, termasuk tenaga ahli, untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH) pada hari ini, Kamis (28/8/2025).
Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi terhadap potensi hambatan akses dan gangguan keamanan seiring dengan digelarnya aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR RI.
Imbauan WFH ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 14/SE-SEKJEN/2025 tentang Penyesuaian Pembagian Sistem Kerja Work from Office dan Work from Home Pada 28 Agustus Bagi Pegawai Setjen DPR RI, yang ditandatangani oleh Sekjen DPR Indra Iskandar tertanggal 27 Agustus 2025.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, membenarkan adanya kebijakan tersebut.
Menurutnya, langkah ini dilakukan agar aktivitas pekerjaan para pegawai tidak terganggu oleh kemungkinan kepadatan arus lalu lintas maupun potensi situasi tidak kondusif akibat demonstrasi.
"Karena kita tidak ingin ada situasi seperti kemarin, di mana pegawai sudah masuk tetapi kesulitan pulang karena akses yang terganggu. Maka dari itu, diimbau untuk WFH," ujar Sahroni saat dikonfirmasi, Kamis (28/8/2025).
Meskipun imbauan WFH diberlakukan, aktivitas DPR tetap berlangsung, meski dalam kapasitas terbatas.
Dalam jadwal kegiatan harian yang dirilis Kesekjenan DPR, hanya terdapat satu agenda resmi, yaitu Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada pukul 14.00 WIB.
Rapat tersebut dijadwalkan membahas lanjutan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), yang saat ini masih dalam tahap penyerapan aspirasi publik.
Aksi unjuk rasa hari ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang diinisiasi oleh Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB).
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa ribuan buruh dari wilayah Jabodetabek akan hadir secara langsung di depan gedung DPR/MPR, sementara aksi serupa juga akan berlangsung secara serentak di berbagai kota industri di Indonesia.
"Aksi ini akan diikuti oleh ribuan buruh dari Jabodetabek, serta puluhan ribu lainnya di daerah-daerah. Tuntutan utama kami antara lain penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah, dan reformasi sistem pajak perburuhan," ujar Said Iqbal.