PALU — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pertambangan dan hilirisasi.
Pernyataan ini disampaikan saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah, Minggu, 24 Agustus 2025.
Menurut Bahlil, Sulawesi Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, khususnya di sektor pertambangan.
Namun, kontribusi sektor tersebut terhadap PAD dinilai masih belum optimal.
"Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua 5,12 persen, inflasi terjaga di bawah tiga persen. Saya yakin pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah lebih tinggi. Tapi PAD belum maksimal akibat persoalan tambang ini, betul atau tidak?" ujar Bahlil, dikutip Senin (25/8/2025).
Bahlil menekankan bahwa hilirisasi merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Melalui hilirisasi, pemerintah mendorong agar hasil tambang tidak hanya dijual mentah, melainkan diolah di dalam negeri guna memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
"Hilirisasi adalah program andalan Bapak Presiden. Kami di Kementerian ESDM bersama Partai Golkar dan koalisi sudah mengubah Undang-Undang Minerba agar sumber daya alam benar-benar dikelola untuk kesejahteraan rakyat," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa perubahan regulasi yang tertuang dalam UU Minerba hasil revisi keempat, memberikan prioritas izin usaha pertambangan (IUP) kepada koperasi, UMKM, BUMD, hingga ormas keagamaan.
Tujuannya adalah menciptakan pemerataan dan memberikan ruang kepada masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif.
"Barang nenek moyang kita, tapi pemegang IUP-nya orang Jakarta semua. Ini tidak adil. Kita ubah supaya anak daerah jadi tuan di negeri sendiri," tegasnya.
Bahlil juga menyoroti persoalan perizinan yang selama ini menghambat optimalisasi PAD, terutama di Sulawesi Tengah.