JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Abdul Wachid, menanggapi wacana publik mengenai tunjangan perumahan anggota dewan yang disebut mencapai Rp50 juta per bulan.
Menurutnya, hingga saat ini ia belum memeriksa langsung rincian tunjangan yang diterima sejak dilantik pada November 2024 lalu.
"Aku belum cek," kata Abdul Wachid saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Abdul Wachid mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru menilai besaran tunjangan perumahan tersebut secara negatif.
Ia menjelaskan, tidak semua anggota dewan merasa terbantu sepenuhnya dengan nominal tersebut, karena sebagian harus menambah biaya pribadi untuk menyewa rumah di Jakarta.
"Kami mendapat tunjangan perumahan, tapi kami sendiri yang mencari tempat tinggal atau mengontrak. Bahkan ada yang merasa masih kurang, karena harga sewa rumah di sekitar Senayan cukup tinggi," ujarnya.
Ia juga menyayangkan adanya kesan publik bahwa anggota DPR menerima banyak fasilitas tambahan.
"Justru kadang kami merasa pas-pasan, tetapi di luar seolah-olah terlihat seperti mendapat gaji tambahan besar, padahal tidak seperti itu," tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyebut bahwa tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta masih berada dalam batas kewajaran.
Menurutnya, biaya sewa rumah di sekitar kompleks DPR bisa mencapai lebih dari Rp70 juta per bulan, tergantung lokasi dan fasilitas.
"Saya kira masih masuk akal. Itu untuk anggota DPR yang tidak menempati rumah dinas. Kalau pimpinan DPR tidak menerima tunjangan ini karena sudah disediakan rumah dinas," ujar Adies.
Tunjangan perumahan kembali menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa anggaran tersebut sudah mulai dicairkan sejak awal 2025.