JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyampaikan klarifikasi terkait isu yang berkembang mengenai kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota DPR.
Ia menegaskan bahwa tidak ada penambahan pada komponen gaji maupun tunjangan yang diterima para wakil rakyat.
Pernyataan ini disampaikan Adies usai melakukan pengecekan langsung ke Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI guna memastikan informasi yang sebelumnya sempat disampaikan kepada publik.
"Saya ingin klarifikasi terkait dengan kemarin. Ada beberapa hal yang saya salah sampaikan datanya. Setelah saya cek ke kesetjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti yang saya sebut sebelumnya," ujar Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).
Adies juga menyoroti tunjangan beras yang sebelumnya disebut mengalami kenaikan.
Ia mengoreksi bahwa tunjangan tersebut tidak mengalami perubahan sejak lebih dari satu dekade lalu.
"Tunjangan beras itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010, nominalnya sekitar Rp200.000 per bulan," jelasnya.
Lebih lanjut, Adies menjelaskan bahwa satu-satunya tambahan yang diterima anggota DPR adalah tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan.
Tunjangan ini, kata dia, diberikan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas yang tidak lagi diberikan kepada anggota baru.
"Itu karena rumah dinas dialihfungsikan oleh Sekretariat Negara, jadi anggota yang baru tidak mendapat fasilitas rumah, dan diberikan tunjangan perumahan," imbuhnya.
Pernyataan ini sekaligus meluruskan informasi sebelumnya yang menyebutkan adanya penyesuaian tunjangan seperti kenaikan tunjangan beras hingga Rp12 juta dan tunjangan bahan bakar menjadi Rp7 juta per bulan. Adies menegaskan informasi tersebut tidak tepat.
Dengan klarifikasi ini, diharapkan tidak ada lagi kesalahpahaman publik terkait struktur penghasilan anggota legislatif yang menjadi perhatian masyarakat.*