JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa pemberian tunjangan perumahan kepada anggota DPR RI lebih efisien dibandingkan dengan mempertahankan rumah jabatan anggota (RJA).
Menurutnya, pengelolaan dan pemeliharaan RJA justru menyedot anggaran yang tidak sedikit.
Ia menilai efisiensi anggaran negara harus diutamakan, termasuk dalam penyediaan fasilitas hunian bagi anggota dewan.
"Lebih baik tunjangan perumahan daripada ratusan miliar setiap tahun untuk memperbaiki RJA. Biaya untuk rehab, perawatan taman, keamanan, dan perbaikan fasilitas RJA itu besar," ujar Said di Kompleks Parlemen, Selasa (19/8/2025).
Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa pengembalian RJA kepada negara dapat menjadi solusi yang lebih bermanfaat.
Rumah-rumah tersebut bisa dialihkan kepada pejabat eselon lain di pemerintahan yang belum mendapatkan fasilitas perumahan.
"RJA kita kembalikan ke negara, biar negara yang merawat, atau digunakan oleh eselon pemerintahan yang belum memiliki rumah dinas," imbuhnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyampaikan bahwa dengan pemberian tunjangan perumahan, para anggota DPR dapat memilih lokasi tinggal yang lebih dekat dengan tempat kerja.
Hal ini dinilai turut meningkatkan efisiensi waktu, terutama dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan.
"Sekarang rapat lebih cepat karena rata-rata tinggal di sekitar Senayan. Kalau masih tinggal jauh, berarti dia yang memilih cari susah sendiri," ujarnya sambil tersenyum.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji pokok bagi anggota DPR RI.
Isu tersebut sempat mencuat dan menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.