MEDAN — Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari Gemala Putra Sinik, menilai tindakan Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Sitorus, yang melaporkan Wakil Ketua DPRD Deli Serdang, Hamdani Syahputra, ke Polda Sumut menunjukkan lemahnya kepemimpinan dalam merespons dinamika internal.
"Melaporkan sesama kader ke pihak kepolisian tanpa dasar yang kuat justru memperlihatkan kelemahan dalam mengelola konflik politik secara internal. Seharusnya komunikasi menjadi jalan utama," ujar Azhari dalam keterangannya kepada media, Selasa (19/8).
Menurut Azhari, tindakan tersebut dinilai tidak elok secara etika politik, apalagi keduanya merupakan kader dari partai yang sama, yakni Partai Golkar.
Ia menyebut, sejak menjabat sebagai Ketua DPRD, sejumlah langkah Erni kerap memunculkan kontroversi yang berujung pada sorotan publik, mulai dari pernyataan terkait pulau hingga kebijakan pendidikan.
"Beberapa langkah Ibu Erni sebelumnya sudah menimbulkan kontroversi, dan kini muncul pelaporan kepada sesama kader. Ini menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi DPRD maupun Partai Golkar," ucap Azhari.
Azhari juga menyinggung bahwa tidak hanya Hamdani yang membuat pernyataan atau berkomentar di media sosial, namun yang dilaporkan justru hanya satu pihak.
"Yang menyampaikan pendapat bukan hanya Hamdani. Ada pemilik akun, pembuat konten, hingga para komentator. Namun yang dilaporkan hanya satu nama. Ini tentu memunculkan pertanyaan publik," jelasnya.
Ia menilai, sebagai pimpinan lembaga legislatif, Erni Sitorus perlu menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi dinamika sosial politik yang berkembang.
Terlebih dalam konteks komunikasi internal partai dan DPRD.
Dalam pandangannya, Azhari juga menyoroti adanya indikasi kompromi politik antara Ketua DPRD dan pihak eksekutif.
Ia menyebut kedekatan antara Erni dan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, sebagai bagian dari dinamika politik yang patut menjadi perhatian.
"Ada indikasi hubungan politik yang erat antara keluarga Ibu Erni dan pihak eksekutif. Ini dikhawatirkan berdampak pada independensi lembaga legislatif dan peran pengawasan terhadap pemerintah daerah," ujarnya.