BALI - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi maupun bagian dari koalisi pemerintahan. PDIP memilih untuk mengambil peran sebagai partai penyeimbang yang tetap berpihak pada rakyat dan nilai-nilai ideologis.
Pernyataan ini disampaikan Megawati saat memberikan pidato penutupan Kongres ke-VI PDIP yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025).
"PDIP tidak memosisikan diri sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai penyeimbang," tegas Megawati.
Ia menekankan bahwa dukungan PDIP terhadap pemerintah akan diberikan selama kebijakan yang diambil berpihak pada rakyat. Namun, PDIP juga tidak segan mengkritik dan bersikap tegas jika terjadi penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum yang berkeadilan.
"Kita akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan rakyat," ujar Presiden ke-5 RI itu.
Megawati juga mengingatkan seluruh kader bahwa keberpihakan politik bukan sekadar berada dalam atau di luar pemerintahan, melainkan soal kesetiaan terhadap nilai-nilai kebenaran dan moralitas politik, sebagaimana yang diajarkan oleh Presiden pertama RI, Bung Karno.
"Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi lho, jangan kalian ubah-ubah," tandasnya.
Sikap politik PDIP ini menandai babak baru dalam dinamika politik nasional pasca Pemilu 2024. Meskipun tidak berada dalam lingkar kekuasaan, partai berlambang banteng itu tetap menyatakan komitmennya untuk menjaga demokrasi substansial, bukan sekadar perebutan kekuasaan antar elit.*
(oz/j006)