BALI – Suasana haru mewarnai penutupan Kongres ke-VI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025), ketika Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto hadir secara mendadak di tengah acara.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tak kuasa menahan tangisnya saat menyaksikan kehadiran sosok yang selama ini sangat dekat dengannya itu.
Momen emosional terjadi ketika Hasto mendekati panggung, memberi hormat, mencium tangan Megawati, dan memeluknya.
Megawati membalas pelukan tersebut dengan air mata yang menetes di tengah riuh tepuk tangan dan yel-yel kader partai.
"Ternyata yang saya katakan, Satyam Eva Jayate, bahwa kebenaran itu pasti akan menang. Alhamdulillah, Tuhan memberikan apa yang telah diinginkan oleh beliau," ungkap Megawati dengan suara terisak, menyampaikan rasa syukur atas kembalinya Hasto ke pelukan partai.
Megawati pun mengakui bahwa kehadiran Hasto dalam acara tersebut merupakan kejutan yang membahagiakan.
"Tadi saya berdoa. Tapi saya tidak terlalu berharap, bahwa yang namanya Pak Hasto berada kembali di keliling kita," ujarnya sambil menyeka air mata.
Seperti diketahui, Hasto Kristiyanto sebelumnya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebuah kasus hukum, namun baru-baru ini menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
Pemberian amnesti tersebut menjadi sorotan publik karena merupakan salah satu yang pertama dalam sejarah KPK untuk seorang pejabat partai aktif.
Dalam kesempatan itu, Hasto turut menyampaikan rasa terima kasih kepada Megawati dan seluruh jajaran partai atas dukungan moral dan solidaritas yang tak henti-hentinya menguatkan dirinya selama proses hukum.
"Saya mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Ibu Ketua Umum dan seluruh kader PDI Perjuangan. Juga kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas pemberian amnesti yang merupakan jawaban atas perjuangan mencari keadilan yang hakiki," tutur Hasto.
Ia menambahkan bahwa amnesti ini merupakan hasil dari proses hukum yang telah dilalui dengan penuh integritas, serta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.