JAKARTA — Pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, oleh Presiden Prabowo Subianto, dinilai sejumlah kalangan sebagai sinyal mencairnya hubungan antara partai berlambang banteng dan pemerintah pusat.
Amnesti tersebut diumumkan dalam konferensi pers bersama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (31/7/2025) malam.
Selain Hasto, sejumlah tokoh lain juga turut menerima abolisi dan amnesti, termasuk mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.
Ketua DPP PDI-P, Said Abdullah, dalam pernyataannya di Kongres ke-6 PDI-P di Bali menyampaikan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah menegaskan pentingnya kerja sama dengan pemerintah di tengah tantangan global.
PDI-P, menurutnya, akan menjadi mitra strategis pemerintahan Prabowo tanpa menempuh jalan oposisi.
"Kita akan mendukung pemerintah sebagai sparring partner, sebagai penyeimbang. No oposisi," ujar Said kepada awak media di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Jumat (1/8/2025).
Meski belum menyampaikan nama-nama kader untuk duduk di kabinet, PDI-P menyatakan akan mendukung program pemerintah yang berpihak kepada rakyat, sambil tetap memberikan kritik konstruktif bila diperlukan.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambut baik keputusan Presiden Prabowo.
Ia menilai, amnesti yang diberikan kepada Hasto dan abolisi kepada Tom Lembong menjadi langkah positif dalam merawat semangat persaudaraan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia.
"Saya kira ini momen yang baik untuk merajut tali persaudaraan antar sesama anak bangsa," ujar Gibran di Mataram, NTB.
Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Titiek Soeharto, menegaskan bahwa pemberian amnesti merupakan hak prerogatif Presiden.
Ia menilai masyarakat berhak menyampaikan pendapat, namun keputusan tersebut sah secara konstitusional.