BALI - Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, membantah tudingan bahwa pertemuan antara elite Gerindra dan PDI Perjuangan berkaitan dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto. Ia menegaskan bahwa tidak ada agenda transaksional dalam pertemuan tersebut.
"Pak Dasco hadir itu bukan ujug-ujug, bukan datang lalu tiba-tiba muncul amnesti. Tidak ada hal transaksional, itu bukan karakter PDIP," kata Said dalam konferensi di Nusa Dua, Bali, Jumat (1/8/2025).
Said merespons spekulasi bahwa pertemuan antara Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dengan Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, dan Prananda Prabowo terjadi menjelang Kongres PDIP dan berbarengan dengan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) soal amnesti bagi Hasto.
Di sisi lain, proses pemberian amnesti telah melalui prosedur resmi. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebelumnya mengumumkan bahwa DPR telah menyetujui usulan Presiden Prabowo untuk memberikan amnesti kepada 1.116 orang, termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Sementara itu, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) telah menyerahkan salinan Keppres amnesti kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua KPK, Asep Guntur, dan akan segera diproses sesuai dengan ketentuan.
"Surat ini adalah amanah dari pimpinan Kemensesneg, dan sudah kami sampaikan serta diterima langsung oleh Pak Asep," ujar Widodo, perwakilan Kemensesneg.
Asep Guntur memastikan proses administratif akan segera dilakukan untuk menindaklanjuti Keppres tersebut.*
(d/j006)