JAKARTA – Kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), terkait tuduhan ijazah palsu terus bergulir dan kini telah naik ke tahap penyidikan.
Pemeriksaan terbaru terhadap Jokowi sebagai saksi telah dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo pada Rabu (23/7/2025) lalu.
Kuasa hukum Jokowi, Firmanto Laksamana, menyampaikan bahwa dokumen ijazah Presiden Jokowi dari jenjang SD hingga kelulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) telah disita sebagai barang bukti dalam proses penyidikan.
Jokowi sendiri konsisten menyerahkan dokumen sesuai aturan penegakan hukum.
Namun, kasus ini tidak hanya berputar di ranah hukum, melainkan juga mengandung muatan politik yang cukup kental.
Jokowi bahkan menyebut tuduhan ijazah palsu sebagai agenda politik yang bertujuan menurunkan reputasi politiknya.
"Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik untuk men-downgrade," ujar Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Senin (14/7/2025).
Narasi keterlibatan Partai Demokrat, yang kerap disebut sebagai 'partai biru', dalam kasus ini muncul dan menimbulkan kontroversi.
Namun, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tegas membantah tuduhan tersebut sebagai fitnah.
"Fitnah, fitnah (terkait tuduhan Partai Demokrat terlibat)," tegas AHY saat kunjungan kerja di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Minggu (27/7/2025).
Juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, juga menyatakan bahwa tuduhan tersebut merupakan pencemaran nama baik dan upaya mengadu domba antara Partai Demokrat dengan Jokowi.
"Istilah 'partai biru' yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami," ujar Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin (28/7/2025).