JAKARTA — Pakar telematika sekaligus mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, kembali menyuarakan dugaan pemalsuan ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo.
Dalam pernyataannya yang disampaikan dalam acara "Pernyataan Sikap dan Surat Terbuka kepada Presiden" secara daring pada Jumat (25/7/2025), Roy mengklaim mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk keturunan bangsawan dan pejabat militer aktif.
"Besok hari Minggu, insya Allah ada seorang keturunan raja juga, memang bukan dari Jogja, tetapi dari kota lain, yang akan memberikan dukungan statement kepada kita. Itu kita pakai pendekatan adat-istiadat budaya," ujar Roy dalam forum tersebut.
Roy mengibaratkan bahwa upayanya ini adalah bentuk perlawanan terhadap sosok yang ia sebut sebagai "raja Jawa yang wajahnya bentol-bentol", sambil menunjukkan gambar wajah Presiden Jokowi pada kaus yang ia kenakan.
Tak hanya dari kalangan adat, Roy juga menyebut telah menjalin komunikasi dengan seorang jenderal aktif berpangkat bintang dua yang saat ini masih menempati posisi strategis dalam struktur militer Indonesia.
"Baru beberapa jam yang lalu, saya bocorkan. Kami baru saja diterima oleh seorang aktif dari militer, bintangnya dua, dan beliau masih menjabat serta punya posisi strategis di negeri ini," katanya.
Dalam pertemuan itu, Roy mengaku telah memaparkan seluruh temuannya, termasuk materi yang sebelumnya telah diajukan dalam gelar perkara di Bareskrim, ditambah dengan sejumlah bukti baru.
"Beliau insya Allah akan mencoba juga menyampaikan masukan ini karena menjabat sebagai seorang yang punya posisi penting di negeri ini," tambah Roy tanpa menyebutkan identitas jenderal tersebut.
Menutup pernyataannya, Roy Suryo mengajak seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap isu ini untuk bersatu dan menyuarakan apa yang disebutnya sebagai bagian dari perjuangan moral.
"Mari kita terus berpegangan tangan, mari kita terus," pungkas Roy.
Sementara itu, pihak Istana belum mengeluarkan tanggapan resmi atas pernyataan terbaru Roy Suryo terkait isu ijazah Presiden Jokowi.
Sebelumnya, isu ini sempat menjadi sorotan publik namun telah dibantah oleh sejumlah pihak, termasuk institusi pendidikan terkait.*