JAKARTA - Mantan anggota DPR RI sekaligus purnawirawan Mayjen TNI (Purn) Dr. Saurip Kadi melontarkan kritik keras terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) dalam forum resmi bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Menurut Saurip Kadi, Pancasila tidak seharusnya hanya menjadi jargon politik belaka, melainkan harus diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata yang benar-benar berpihak pada rakyat. Ia menegaskan pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila secara utuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Bicara Pancasila jangan hanya basa-basi terus, tetapi substansinya sudah menyimpang jauh dari cita-cita para pendiri republik ini," tegasnya di hadapan para legislator dan tamu undangan, sambil menyatakan keprihatinannya terhadap arah ideologi bangsa saat ini.
Saurip menyoroti fakta bahwa di beberapa negara, nilai-nilai Pancasila justru lebih terlihat nyata. "Saya pernah berkeliling ke Eropa dan baru pulang dari RRC, ternyata di sana jauh lebih Pancasilais dibanding kita di sini. Ini fakta sosial yang tak terbantahkan," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pembahasan RUU BPIP tidak cukup hanya berfokus pada kurikulum atau materi ajar, melainkan harus dimaknai sebagai upaya membangun 'rumah besar' bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia juga mengkritik efektivitas BPIP yang dinilai belum memiliki perangkat operasional memadai untuk mengimplementasikan ideologi Pancasila.
"Pancasila sebagai ideologi belum sempurna. Syarat mutlak ideologi adalah adanya alat atau 'tools' untuk pelaksanaannya. Saat ini, Pancasila masih sebatas cita-cita luhur tanpa instrumen yang kuat," paparnya.
Saurip juga menyoroti Undang-Undang Dasar 1945 yang menurutnya dirumuskan tergesa-gesa dan kurang menegaskan nilai-nilai Pancasila dalam batang tubuh konstitusi. "Jangan bicara Pancasila kalau isinya bukan Pancasila. Banyak produk hukum justru merusak nilai Pancasila itu sendiri," tambahnya.
Masalah diskriminasi dalam pelayanan publik, termasuk pencatatan administrasi kependudukan, juga menjadi perhatian Saurip. Ia menyebut ada keluhan masyarakat terhadap perlakuan negara yang tidak adil bahkan memusuhi rakyatnya sendiri.
Di akhir pidatonya, Saurip menegaskan bahwa momentum transisi politik saat ini harus dimanfaatkan untuk memperbaiki arah bangsa. Ia meminta agar lembaga negara, termasuk BPIP, tidak membiarkan penyimpangan ideologis terus terjadi.
"Kalau kita mau serius membenahi bangsa ini, harus dimulai dengan keberanian bicara jujur, tegas, dan tidak basa-basi. Jangan jadikan Pancasila slogan kosong. Rakyat butuh ketenangan, kepastian hukum, dan pemimpin yang berpihak," pungkasnya.
Saurip juga mengkritik partai politik besar, termasuk PDIP, agar tidak hanya menjadikan Pancasila sebagai identitas simbolik, melainkan menjadi wadah perjuangan ideologis yang nyata.*