JAKARTA -Ketua DPP PDI Perjuangan, MY Esti Wijayati, dengan tegas menolak rencana pemerintah dalam melakukan penulisan ulang sejarah Indonesia. Ia menilai langkah ini sarat polemik dan berpotensi melukai banyak pihak.
"Kami meminta dengan tegas stop penulisan ini karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak orang," kata Esti kepada wartawan di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6).
Esti menyoroti bahwa penulisan ulang sejarah oleh Kementerian Kebudayaan dinilai tidak mencerminkan fakta sejarah yang sebenarnya, bahkan bisa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Ia juga meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk segera menghentikan proses tersebut.
"Saya kira pemerintah tidak perlu bertahan untuk terus menuliskan sejarah versi Kementerian Kebudayaan saat ini. Karena begitu banyak catatan yang kemudian akan menimbulkan gejolak dan sekaligus mungkin tidak akan sesuai dengan fakta sejarah," ujarnya.
Lebih lanjut, Esti menilai program penulisan ulang tersebut dilakukan dengan terburu-buru tanpa melibatkan kajian yang mendalam dan inklusif.
"Kalau kemarin kami masih bisa mengatakan tunda, jangan tergesa-gesa. Tapi kalau sekarang sudah berkembang menjadi sesuatu hal yang sangat krusial. Maka kita mengatakan tidak lagi tunda, tetapi kita katakan stop," tegasnya.
Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebelumnya menegaskan bahwa penulisan ulang ini bukan merupakan sejarah resmi negara, melainkan bagian dari sejarah nasional yang ditulis oleh para sejarawan.
"Nah, kalau ada menyebut official history atau sejarah resmi, ya, itu mungkin hanya ucapan saja. Tetapi ini adalah sejarah nasional Indonesia ya, yang merupakan bagian dari penulisan-penulisan dari para sejarawan," jelas Fadli dalam rapat di Komisi X DPR (26/5).
Penulisan ulang sejarah ini sendiri dikabarkan telah mencapai progres 70 persen dan terus menjadi perhatian publik.*
(d/j006)