JAKARTA -Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, melontarkan kritik tajam terhadap rencana pemerintah memberlakukan pungutan pajak kepada pelaku UMKM yang berjualan melalui platform marketplace.
Ia menilai kebijakan ini menunjukkan ketidakpekaan pemerintah terhadap penderitaan rakyat, khususnya pelaku usaha kecil yang tengah berjuang menghadapi tekanan ekonomi.
"Rakyat sedang berdarah-darah, terutama pelaku UMKM baik online maupun offline. Persaingan usaha tidak sehat, daya beli menurun, ekonomi global belum pulih. Tapi malah mau ditambah pajak. Ini kebijakan yang kejam," ujar Mufti kepada wartawan, Jumat (27/6).
Ia menyebut para pelaku UMKM digital sudah cukup terbebani dengan potongan komisi, biaya iklan, ongkir, hingga diskon promo yang memotong margin usaha mereka. Pengenaan pajak justru berpotensi menghancurkan daya saing UMKM dan membunuh semangat ekonomi rakyat.
"Pak Prabowo selalu menyerukan keberpihakan pada wong cilik, tapi kebijakan ini justru menusuk dari belakang semangat itu. Jangan rampok uang rakyat dengan dalih pajak kalau negara belum memberi ruang yang adil," tegas politisi asal Jawa Timur itu.
Mufti juga menyoroti maraknya pelaku usaha yang gulung tikar akibat tekanan biaya operasional di era digital. Ia menilai kebijakan perpajakan ini harus dikaji secara matang dan melibatkan pelaku UMKM sebagai pihak terdampak langsung.
"Kalau mau tarik pajak, kasih dulu fasilitas, insentif, dan edukasi. Rakyat harus tahu, mereka bayar pajak itu buat apa? Apa kemudahan yang mereka dapat?" kritiknya.
Ia juga mendesak agar Kementerian Keuangan tidak gegabah, serta menyusun kebijakan berbasis keadilan sosial, bukan hanya hitungan fiskal semata.
"Ini bukan sekadar soal fiskal. Ini soal kepercayaan rakyat. Jangan sampai negara kehilangan kepercayaan karena keserakahan birokrasi," pungkasnya.*
(gn/j006)