JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk tidak pilih kasih dalam menertibkan aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Ia meminta agar tambang-tambang ilegal atau yang berada dekat kawasan wisata juga mendapat perhatian dan penindakan tegas.
Dalam keterangan tertulisnya pada Senin (9/6), Mulyanto menyoroti penertiban tambang yang dilakukan Kementerian ESDM terhadap PT Gag Nikel, perusahaan tambang milik BUMN yang lokasinya justru jauh dari objek wisata. Ia menilai penertiban itu belum menyentuh inti persoalan.
"Menteri ESDM semestinya menindak tegas tambang-tambang nikel tanpa izin yang merusak lingkungan di kepulauan Raja Ampat. Apalagi tambang yang dekat dengan obyek pariwisata," ujar Mulyanto.
Mulyanto menilai, tambang-tambang yang dekat dengan lokasi wisata telah menjadi sumber keresahan masyarakat dan berpotensi mencemari lingkungan laut yang kaya biodiversitas.
Ia mengingatkan bahwa Raja Ampat merupakan ikon pariwisata Indonesia yang telah dikenal dunia, sehingga harus dijaga kelestariannya.
"Yang dihebohkan dan dilaporkan masyarakat kan terutama adalah tambang yang dekat dengan obyek wisata. Jangan dibelokkan atau pilih kasih. Tindak tegas semua perusahaan tambang yang mencemari lingkungan laut Raja Ampat," tegasnya.
Lebih lanjut, Mulyanto mengingatkan pentingnya paradigma environment social governance (ESG) dalam aktivitas pertambangan. Menurutnya, orientasi perusahaan tambang tidak boleh semata-mata mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga harus menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar.
"Jangan sampai masyarakat alih-alih mendapat manfaat dari tambang, malah justru jadi korban. Pemerintah harus intervensi segera untuk melindungi warga dan lingkungannya," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menghentikan sementara aktivitas PT Gag Nikel di Raja Ampat sejak Kamis, 5 Juni 2025, menyusul penolakan dari aktivis lingkungan. Namun hingga kini, belum ada keputusan terkait tambang-tambang lain yang beroperasi lebih dekat dengan kawasan wisata utama di Raja Ampat.*
(oz/j006)