JAKARTA -Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf mendorong agar pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu segera diselesaikan pada tahun 2025.
Hal ini demi memastikan proses pemilu 2029 bisa disiapkan dengan matang, tanpa dibayangi perdebatan pragmatis menjelang pelaksanaan.
"Mudah-mudahan segera. Memang PKS mendorong agar pembahasan itu di tahun ini selesai, sehingga tahun berikutnya kita sudah fokus," ujar Almuzzammil Yusuf di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (7/6/2025).
Menurut Muzzammil, jika revisi UU Pemilu dibahas terlalu dekat dengan waktu penyelenggaraan, dikhawatirkan akan memicu perdebatan yang bersifat politis dan jangka pendek.
Sebaliknya, pembahasan sejak dini akan memberi waktu yang cukup untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik oleh KPU dan Bawaslu.
"Kalau undang-undang pemilu dibahas di ujung, itu perdebatan kita terlalu pragmatis. Kalau dari awal, ini kita masih sangat jauh dan persiapan KPU-Bawaslu akan semakin baik," ujarnya.
Ia juga menyoroti sejumlah masalah dalam pemilu sebelumnya, seperti data pemilih dan dinamika internal penyelenggara, yang menurutnya harus dibenahi sedini mungkin agar tidak kembali terulang.
"Kita ingin pemilu kita, data pemilih kita tidak seperti pemilu yang kemarin. Keributan di KPU luar biasa," ungkapnya.
PKS pun mengusulkan agar pembahasan revisi UU Pemilu dilakukan melalui Panitia Khusus (Pansus) di DPR untuk menjamin proses yang lebih fokus dan transparan.
Langkah ini sejalan dengan komitmen PKS untuk mendorong pemilu yang adil, transparan, dan demokratis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem politik di Indonesia.*
(ms/j006)