JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengambil langkah tegas dengan memecat dua pejabat Kementerian Pertanian yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi berupa permintaan fee proyek senilai Rp 27 miliar.
Dua pejabat tersebut, yang terdiri dari seorang pejabat eselon dan seorang staf, diketahui telah menerima fee sebesar Rp 10 miliar dari total komitmen sebesar Rp 27 miliar.
Tidak hanya itu, mereka juga diduga menggunakan tanda tangan palsu sebagai bagian dari modus operandi untuk meloloskan proyek yang dijanjikan.
"Bukan hanya dengan mitra, tetapi juga di internal Kementerian Pertanian. Baru saja ada yang bermain-main meminta fee. Katanya bisa menangkan proyek, meminta Rp 27 miliar dan sudah terealisasi Rp 10 miliar," ungkap Mentan Amran Sulaiman, Rabu (4/6/2025).
Amran menyebut bahwa sang direktur sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan menegaskan bahwa Kementan tidak akan mentoleransi praktik-praktik penyalahgunaan wewenang di lingkungan kementeriannya.
"Kami sudah pecat. Direkturnya sudah tersangka," ujarnya.
Amran juga menyinggung penindakan yang dilakukan Satgas Pangan terkait penyimpangan distribusi pupuk dan minyak goreng, yang telah menetapkan 20 orang tersangka dalam kasus-kasus terpisah.
Dalam pernyataannya, Mentan menegaskan komitmennya untuk terus melakukan bersih-bersih di lingkungan Kementan selama masih menjabat.
Ia meminta semua pihak agar tidak mempermainkan posisi petani dan konsumen dalam ekosistem pangan nasional.
"Insyaallah kami bereskan selama kami masih menteri. Jadi minta tolong, sahabatku, saudaraku, tolong jangan permainkan konsumen dan produsen. Jangan segelintir orang mengambil kesempatan," tegas Amran.
Langkah tegas ini menuai apresiasi dari berbagai pihak, terutama di tengah sorotan publik terhadap tata kelola proyek dan program pertanian yang sangat strategis bagi ketahanan pangan nasional.*
(d/a008)