SOLO– Gugatan terhadap keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berlanjut di Pengadilan Negeri Solo.
Dalam sidang yang digelar Senin (2/6/2025) pagi, Tim Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM) membacakan gugatan setebal 36 lembar secara bergantian di hadapan majelis hakim.
M Taufiq, perwakilan dari TIPU UGM, menegaskan bahwa permintaan mereka bukan hanya menyangkut keaslian ijazah, melainkan juga menyasar dokumen administrasi lainnya yang digunakan Jokowi saat mendaftar sebagai kepala daerah, termasuk KTP, Kartu Keluarga (KK), dan ijazah SMA.
"Ini bukan hanya soal ijazah S1 di UGM. Kami ingin tahu seluruh proses administrasi pendaftaran Jokowi ke KPU saat itu, apakah menggunakan legalisir atau asli, dan dokumen apa saja yang diserahkan," tegas Taufiq, Minggu (1/6/2025).
Ia menambahkan, pihaknya akan meminta SMA dan UGM menunjukkan dokumen arsip seperti Stamboek (buku induk) dan buku registrasi untuk memastikan data akademik Jokowi sesuai dengan tahun kelulusan.
Sementara itu, Roy Suryo turut bersuara dengan mempertanyakan keabsahan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dijalani Jokowi di Desa Wonosegoro, Boyolali.
Ia mengklaim tidak menemukan bukti kuat bahwa UGM pernah mengadakan program KKN di desa tersebut pada tahun 1983.
"Belum ada 100 SKS, kok bisa KKN? Nilai di KHS juga janggal. Tidak ada nilai KKN, bahkan skripsinya pun tidak dilengkapi lembar pengesahan asli," ujar Roy dalam tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC), Kamis (29/5/2025).
Roy menilai bahwa dokumen yang beredar menunjukkan kejanggalan serius.
Ia juga mengkritik pihak UGM yang dianggap lamban dan kurang transparan dalam menjawab keraguan publik terhadap rekam akademik Jokowi.
Di sisi lain, penggugat lain, Rismon Sianipar, menyatakan tidak percaya pada hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli.