bitvonline.com- Hasil survei nasional yang dilakukan Indikator Politik Indonesia (IPI) mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat masih menaruh kepercayaan tinggi terhadap lembaga penegak hukum, terutama Kejaksaan Agung, dalam menangani kasus-kasus korupsi besar di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Peneliti Utama IPI, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers Rabu (28/5/2025), menyebut bahwa dalam kasus dugaan korupsi Pertamina yang merugikan negara hingga lebih dari Rp 193 triliun, sebanyak 52,8% responden percaya Kejaksaan Agung mampu menuntaskan kasus tersebut.
Bahkan, tingkat kepercayaan publik naik menjadi 55,3% di kalangan responden yang mengetahui lebih detail soal kasus ini.
"Lebih dari separuh masyarakat percaya Kejagung memiliki kapasitas untuk mengungkap tuntas dugaan korupsi di Pertamina," ujar Burhanuddin.
Kepercayaan publik juga tercermin pada kasus lain. Dalam perkara suap yang melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar, sebesar hampir Rp 1 triliun dan emas seberat 51 kilogram, 42,7% responden percaya Kejagung mampu menyelesaikannya. Meski begitu, 39,5% responden menyatakan kurang atau tidak percaya.
Adapun untuk kasus suap Rp 60 miliar yang menyeret Kepala PN Jakarta Selatan dalam perkara ekspor CPO, sebanyak 47% responden menaruh harapan kepada Kejagung untuk menuntaskannya. Sebanyak 36,4% masih meragukan.
Sementara itu, dalam kasus korupsi pemberian kredit LPEI senilai Rp 890 miliar yang ditangani KPK, kepercayaan publik juga tinggi. Sebanyak 46,1% responden percaya KPK mampu mengusut tuntas, dan angka ini naik menjadi 54,3% di kalangan yang mengetahui kasusnya secara rinci.
Survei ini juga mencatat penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi secara nasional. Sebanyak 37,4% menilai pemberantasan korupsi dalam kondisi baik atau sangat baik, 22,6% menyebut dalam kondisi sedang, dan 35,4% menyatakan buruk atau sangat buruk.
Survei ini dilakukan pada 17–20 Mei 2025 terhadap 1.286 responden yang tersebar secara nasional, menggunakan metode double sampling dan margin of error sekitar ±2,8% pada tingkat kepercayaan 95%.
Tingginya kepercayaan publik terhadap Kejagung dan KPK menandakan harapan besar masyarakat terhadap lembaga penegak hukum di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Responsif dan transparannya proses hukum terhadap kasus-kasus besar akan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan ini tetap stabil.*
(bs/j006)