BITVONLINE.COM -Pemeriksaan mantan Presiden Joko Widodo oleh Bareskrim Polri terkait kontroversi keaslian ijazahnya menuai sorotan tajam dari publik.
Salah satu kritik paling vokal datang dari pengamat politik Rocky Gerung, yang mempertanyakan efektivitas proses hukum yang hanya berlangsung selama satu jam untuk menjawab 22 pertanyaan.
Dalam diskusi bersama jurnalis senior Hersubeno Arief di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rocky menyatakan bahwa durasi tersebut tidak memadai untuk menggali substansi kasus yang menyangkut legitimasi pencalonan presiden.
"Saya membayangkan Presiden Jokowi duduk berhadapan dengan penyidik lalu menjawab 22 pertanyaan dalam satu jam. Dalam 60 menit, itu artinya kira-kira 2,5 menit untuk satu pertanyaan," ujar Rocky pada Rabu, 21 Mei 2025, dikutip dari kanal tersebut.
Rocky menambahkan bahwa pemeriksaan yang terlalu singkat membuka ruang bagi publik untuk mempertanyakan keseriusan penegakan hukum dalam kasus ini. Ia membandingkan dengan pengalamannya pribadi yang menghabiskan waktu 4 hingga 5 jam hanya untuk menjawab 20 pertanyaan saat diperiksa di tempat yang sama.
Menurut Rocky, inti permasalahan bukan terletak pada kualitas jawaban Jokowi, melainkan pada kedalaman penyelidikan terhadap dokumen yang menyangkut keabsahan administratif sebagai calon presiden.
"Pertanyaan rakyat terhadap pejabat publik itu bukan delik, kan? Itu dasarnya," tegasnya.
Rocky juga menyoroti bahwa tempus delicti dan locus delicti dari perkara ini terjadi saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden dan berdomisili di Istana Negara, bukan di Solo. Hal ini, menurutnya, memperkuat argumen bahwa pertanyaan publik soal ijazah bersifat konstitusional dan harus dijawab terbuka.
Ia mengkritik keputusan Jokowi yang tidak segera menjelaskan isu ini saat masih menjabat sebagai kepala negara.
"Masalahnya, kenapa tidak dijawab ketika presiden masih menjabat supaya tidak ada kegaduhan bertahun-tahun?" ujarnya.
Rocky menyimpulkan bahwa isu ijazah Jokowi bukan sekadar polemik pribadi, tapi menyangkut ranah publik dan hukum, serta berpotensi memicu perdebatan berkepanjangan di kalangan akademisi dan praktisi hukum.
"Itu ijazah yang harus diperlihatkan, bukan dalam upaya untuk menuduh atau bersifat kriminal," pungkasnya.*