JAKARTA -Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, memberikan peringatan tegas kepada para kepala daerah agar tidak terjebak dalam praktik korupsi.
Hal ini ia sampaikan saat memberi pembekalan kepada kepala dan wakil kepala daerah kader PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5/2025).
Dalam pemaparannya, Mahfud menekankan bahwa praktik korupsi kerap menjerat pejabat daerah akibat sistem kolutif dan politik transaksional, termasuk dalam penyusunan APBD bersama DPRD.
"Menyusun APBD secara kolutif dengan DPRD menyebabkan banyak kepala daerah dan anggota dewan masuk penjara secara berjamaah," ujar Mahfud.
Ia juga menyebut modus mark up, mark down, hingga kick back kerap digunakan sebagai celah korupsi. Oleh karena itu, Mahfud mengingatkan agar para kepala daerah tidak tergiur.
"Tindak pidana korupsi memiliki masa kedaluwarsa 18 tahun. Jadi meskipun sudah pensiun, tetap bisa dikejar. Kalau saat menjabat berbuat baik, maka pensiun dengan gagah dan tidur dengan tenang," pesannya.
Korupsi Terdesentralisasi, Sistem Politik Turut Berkontribusi
Mahfud juga menyoroti pola korupsi saat ini yang sudah terdesentralisasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Menurutnya, sistem politik yang terbuka dan mahal menjadi pemicu utama.
"Sistem pemilihan terbuka dan liberal membuat rekrutmen politik sangat mahal. Ini yang membuat orang baik sekalipun bisa tergelincir menjadi korup," tambahnya.
Ia menekankan bahwa sistem ini perlu pembenahan agar tidak mendorong perilaku koruptif sejak awal proses pencalonan.
Pembekalan di Sekolah Partai PDIP
Dalam acara pembekalan tersebut, hadir sejumlah petinggi partai, termasuk Ganjar Pranowo, Djarot Saiful Hidayat, Komarudin Watubun, serta Aryo Adhi Dharmo.