BANDUNG – Rapat paripurna DPRD Jawa Barat pada Jumat, 16 Mei 2025, mendadak memanas setelah seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan melakukan aksi walk out dari ruang sidang.
Aksi ini dipicu pernyataan kontroversial Gubernur Dedi Mulyadi dalam forum Musrenbang di Cirebon pada 7 Mei lalu yang dinilai merendahkan martabat DPRD.
Anggota Fraksi PDIP Memo Hermawan menyatakan bahwa pihaknya sakit hati dan kecewa atas pidato Gubernur yang terkesan mendiskreditkan lembaga legislatif.
"Kami merasa prihatin DPRD direndahkan dan dilecehkan. Ini bukan sekadar pembelaan terhadap fraksi, tapi terhadap institusi DPRD sebagai representasi rakyat Jawa Barat," tegas Memo.
Memo yang juga Ketua Fraksi PDIP di DPRD Jabar itu langsung menginstruksikan seluruh anggotanya untuk meninggalkan ruang sidang sebelum rapat berlanjut.
Aksi tersebut turut diikuti Wakil Ketua DPRD dari PDIP, Ono Surono, serta seluruh anggota fraksi.
Sebelumnya, anggota Fraksi PDIP Doni Maradona Hutabarat menyampaikan interupsi dan mempertanyakan etika Gubernur dalam menyampaikan pernyataan di forum publik.
"Saya menilai Gubernur Dedi Mulyadi telah mendiskreditkan DPRD dan tidak membuka ruang dialog dengan kami. Kalau memang DPRD dianggap tidak dibutuhkan, maka tak usah bahas Raperda," ucap Doni.
Aksi walk out dilakukan di tengah agenda pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), termasuk soal pelaksanaan usaha pertambangan dan administrasi kependudukan.
Rapat tetap dilanjutkan oleh pimpinan dewan, namun tanpa kehadiran Fraksi PDIP.
Memo Hermawan menegaskan bahwa hubungan antara legislatif dan eksekutif di Jawa Barat sudah tidak harmonis dalam beberapa waktu terakhir.
Ia mendorong Gubernur Dedi Mulyadi untuk segera memberikan klarifikasi secara langsung di hadapan sidang DPRD.