JAKARTA – Pengamat politik Rocky Gerung menilai kehadiran personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia merupakan sinyal kuat bahwa negara tengah menghadapi kondisi darurat dalam pemberantasan korupsi.
Dalam kanal YouTube-nya yang tayang pada Kamis, 15 Mei 2025, Rocky menyatakan bahwa langkah ini memang menimbulkan kegelisahan publik karena fungsi TNI secara umum bukan untuk menjaga institusi sipil.
"Kehadiran TNI jaga kantor Kejaksaan itu ikut meresahkan karena banyak kemudian menganggap bahwa ia bukan fungsi TNI di situ," ujar Rocky.
Rocky menyebut bahwa penempatan TNI oleh pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto bisa dimaknai sebagai upaya percepatan agenda bersih-bersih negara, yang sebelumnya terhambat.
"Bahwa dalam proses penentuan kedaruratan itu bisa saja ada kepentingan kelompok elite tertentu, itu soal lain. Tapi naluri publik sekarang menginginkan percepatan," katanya.
Ia menilai, jika kehadiran TNI ini muncul dalam konteks luar biasa, maka publik bisa memaknainya sebagai bentuk shock therapy terhadap kelompok-kelompok yang selama ini kebal terhadap hukum.
Kritik untuk Pemerintahan Sebelumnya
Rocky tak lupa mengkritik pemerintahan sebelumnya, yang menurutnya gagal memenuhi janji pemberantasan korupsi. Ia menyinggung penurunan indeks persepsi korupsi dan bahkan menyebut laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang mencantumkan nama Presiden Joko Widodo sebagai salah satu "koruptor terbaik" dunia.
"Ini langkah baru yang sangat kontroversial, tetapi mesti diperlihatkan. Atau dalam bahasa satire saya katakan, air keruh itu memang mesti diaduk-aduk supaya nanti terlihat siapa yang ngambang," tutup Rocky.
Langkah ini masih menjadi perdebatan publik, namun banyak pihak menilai bahwa tindakan luar biasa diperlukan untuk kondisi luar biasa, terlebih dalam hal pemberantasan korupsi yang sistemik dan masif.*
(gn/j006)