JAKARTA -Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat setelah Forum Purnawirawan TNI secara terbuka mengusulkan pencopotan Gibran dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Usulan ini mengemuka dalam acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dan Tokoh Masyarakat di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (17/4/2025).
Dalam dokumen yang beredar luas di media sosial, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh ratusan purnawirawan, terdiri dari 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
Salah satu tokoh utama di balik usulan ini, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, menyebut bahwa pembahasan mengenai pemakzulan Gibran sudah dilakukan sejak akhir 2024, tak lama setelah pelantikan pasangan Prabowo-Gibran.
"Memang purnawirawan baru kemarin menyuarakan, tapi sebenarnya secara tertutup sudah kita bahas sejak awal. Banyak pihak juga yang memprotes Gibran sejak saat itu," ungkap Soenarko dalam video yang diunggah kanal YouTube Diskursus Net, Jumat (2/5/2025).
Forum Purnawirawan TNI menilai bahwa Gibran tidak memenuhi kualitas untuk memimpin negara, baik dari segi intelektualitas, karakter, hukum, maupun moral.
Mereka juga menyoroti perubahan aturan batas usia calon presiden/wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang memungkinkan Gibran maju dalam Pilpres 2024.
"Setelah enam bulan, kita melihat kualitas Gibran ini meragukan. Kita khawatir jika suatu saat Presiden Prabowo berhalangan, maka tugas kenegaraan akan diserahkan kepada sosok yang tidak memenuhi syarat," kata Soenarko.
Menurut Forum, keputusan MK atas Pasal 169 huruf q UU Pemilu dianggap menyalahi hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Atas dasar itu, mereka sepakat mengusulkan pergantian wakil presiden melalui mekanisme konstitusional di MPR.
Beberapa tokoh besar yang turut menandatangani usulan ini di antaranya Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.