JAKARTA -Desakan sejumlah purnawirawan TNI untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden Republik Indonesia mendapat kritik tajam dari analis politik, Boni Hargens.
Ia menyebut usulan tersebut sebagai tindakan yang inkonstitusional dan berpotensi memperkeruh stabilitas politik nasional.
Desakan itu datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang terdiri dari tokoh-tokoh senior militer seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
"Dalam demokrasi konstitusional Indonesia, hal macam itu (usulan mengganti wapres) mustahil bisa terjadi. Presiden dan Wakil Presiden adalah dwitunggal yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam Pemilu," tegas Boni kepada wartawan, Selasa (22/4).
Boni menjelaskan, tidak ada satu pun ketentuan hukum yang mengizinkan pergantian wakil presiden di tengah masa jabatan, kecuali melalui mekanisme pemakzulan yang telah diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.
"Pemakzulan hanya dapat terjadi jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wapres," jelasnya.
Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini menilai, gerakan tersebut lebih bernuansa politik kekuasaan daripada kepentingan bangsa.
Ia menduga ada agenda terselubung untuk menggoyang stabilitas pemerintahan.