JAKARTA – Isu reshuffle kabinet kembali mencuat usai Lebaran 2025 di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sorotan tak hanya tertuju pada kinerja, tetapi juga komunikasi buruk sejumlah menteri dan pejabat tinggi lainnya di pemerintahan.
Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli menilai, Presiden Prabowo perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap para pembantunya.
Ia menyarankan agar evaluasi mengacu pada hasil survei publik dan kinerja nyata para menteri.
"Evaluasi kabinet saya kira presiden bisa menyimak survei opini publik dan penilaian kualitatif terhadap kabinetnya yang dianggap oleh publik tidak mampu menerjemahkan program presiden tapi malah membuat pernyataan yang blunder," ujar Guntur, Sabtu (5/4/2025).
Ia mencontohkan pernyataan Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, yang menuai kontroversi usai merespons teror kepala babi ke kantor redaksi Tempo. Menurut Guntur, pernyataan tersebut tidak pantas dan justru menormalisasi teror terhadap kebebasan pers.
"Harus dipecat. Itu menormalisasi teror pada pers.Yang bisa bergurau untuk mengatakan tidak takut pada teror, yakni korban yang jadi sasaran," tambahnya.
Tak hanya urusan komunikasi, Guntur juga menyoroti performa para menteri di bidang ekonomi, terutama di tengah tekanan global dan pelemahan nilai tukar rupiah serta indeks saham yang terus anjlok dalam beberapa waktu terakhir.
"Ini terkait juga dengan kinerja kabinet di bidang ekonomi," ungkapnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah rangkap jabatan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani yang juga menjabat sebagai CEO Danantara. Menurut Guntur, kondisi ini bisa menimbulkan konflik kepentingan dan kebingungan di tengah pelaku usaha.
"Pemain bola sekaligus jadi wasit," kritiknya.
Meski begitu, Guntur menyadari bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Ia menegaskan bahwa PDIP akan tetap konsisten sebagai partai di luar pemerintahan.