MEDAN -Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Medan memutuskan bahwa perkelahian antara dua anggota DPRD Medan, David Roni Sinaga dan Dodi Simangunsong, tidak melanggar etik.
Keputusan ini disampaikan oleh Ketua BKD DPRD Medan, Lailatul Badri, pada Senin (24/3/2025).
Namun, keputusan BKD tersebut menuai kritik tajam dari pengamat politik, Anwar Saragih.
Ia menilai bahwa putusan ini akan menjadi rekam jejak buruk bagi BKD DPRD Medan serta menciptakan preseden yang membahayakan bagi dunia politik di daerah tersebut.
"Putusan ini berarti menormalisasi kekerasan di gedung dewan. Nanti ada lagi yang adu jotos dan saling caci tak perlu lagi dipersoalkan," ujar Anwar Saragih, Selasa (25/3/2025).
Menurutnya, keputusan BKD ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga DPRD Medan.
Padahal, berdasarkan Peraturan DPRD Medan tentang Kode Etik, Pasal 8 dan Pasal 14, jelas disebutkan bahwa anggota DPRD dilarang melakukan tindakan hinaan, perbuatan tak pantas, dan segala tindakan yang dapat merendahkan martabat lembaga dewan.
"Kita tidak tahu apa yang ada di balik pintu, apa yang ada di balik meja. Masyarakat wajar menduga ada transaksi karena putusan BKD tak sesuai dengan Peraturan Kode Etik," tegasnya.
Dalam persidangan BKD yang digelar tertutup, hanya menghadirkan David Roni Sinaga dan Dodi Simangunsong tanpa ada kejelasan apakah menghadirkan saksi ahli sebagaimana diatur dalam Tata Tertib BKD.
"Kasus ini viral, seharusnya BKD bisa transparan bagaimana tata tertib yang dijalankan apakah sudah sesuai mekanisme atau belum," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Robi Barus, menjadwalkan pemeriksaan internal terhadap David Roni Sinaga pada Selasa (25/3/2025).