JAKARTA -Indonesia Strategic & Defence Studies (ISDS) menyatakan ketidaksepakatan terhadap keputusan DPR dan pemerintah untuk memperpanjang usia pensiun prajurit TNI melalui revisi RUU TNI Nomor 34/2004.
Co-Founder ISDS, Dwi Sasongko, dalam Policy Brief ISDS yang diterbitkan pada Rabu (19/3) menekankan agar keputusan tersebut tidak diperpanjang khususnya bagi perwira tinggi atau pati (perwira tinggi TNI).
Dwi mengusulkan bahwa penambahan usia pensiun TNI, terutama untuk perwira tinggi, bukanlah langkah yang tepat.
Sebaliknya, ia menyarankan pengurangan usia pensiun prajurit TNI dengan sistem mekanisme exit plan yang lebih baik.
"Penambahan usia pensiun bagi pati tidak tepat. Namun, penambahan usia pensiun untuk bintara dan tamtama masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut," ujarnya.
Menurut Dwi, pengurangan usia pensiun bagi prajurit TNI disertai dengan exit plan yang dapat mendukung perwira TNI untuk berkarya maksimal sebagai purnawirawan sangatlah penting.
Ia mencontohkan, jika seorang perwira berpangkat bintang 1 atau 2 selama tiga tahun tidak mendapatkan jabatan atau kenaikan pangkat, maka ia harus pensiun lebih dini.
Dwi memprediksi bahwa perpanjangan usia pensiun TNI justru akan menimbulkan masalah dalam beberapa tahun ke depan, seperti penumpukan jumlah pati dan perwira menengah (pamen) yang bisa menyebabkan stagnasi dalam struktur organisasi TNI.
"Jika jumlah pati menumpuk, apalah artinya pangkat jenderal jika tidak ada jabatan yang bisa diisi," ujarnya.
ISDS mencatat pada akhir 2023 terdapat minimal 120 pati nonjob dan 310 kolonel yang tidak memiliki posisi di dalam struktur TNI.
Hal ini berisiko memperparah bottleneck karir perwira, terutama dengan kekosongan struktur di bawahnya, yang dapat menurunkan kinerja dan menyebabkan stagnasi dalam organisasi.