JAKARTA -Ketua Panja RUU TNI sekaligus Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto mengungkapkan pesan penting dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait pengesahan RUU Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Dalam pernyataannya, Utut mengungkapkan bahwa Megawati mengingatkan agar dwifungsi TNI tidak kembali terjadi di Indonesia.
"Kalau Ibu (Megawati) tuh cuman jangan sampai dwifungsi kembali lagi, supremasinya tetap sipil," ujar Utut di kompleks parlemen, Jakarta, pada Selasa, 18 Maret 2025.
Megawati juga menekankan bahwa pengesahan RUU TNI jangan sampai membawa dampak negatif yang menyerupai era Orde Baru (Orba) yang memperkuat peran TNI di luar fungsi militernya.
Meski demikian, Megawati berpesan agar negara memberikan perhatian lebih terhadap kondisi prajurit TNI.
Utut menegaskan bahwa PDIP akan terus memperjuangkan supremasi sipil dalam RUU TNI.
Selain itu, pesan serupa juga disampaikan oleh partai-partai lain di parlemen yang turut mendukung hal tersebut.
"Setiap kebaikan itu 'kan napasnya sama, partai lain juga gitu kok. Akan tetapi, kalau Ibu Megawati berpesan jangan kembali ke Orde Baru, konsepnya TNI jadi sangat kuat dan militeristik," tambah Utut.
Pada kesempatan yang sama, Komisi I DPR RI menyetujui RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk dibawa ke rapat paripurna, di mana seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuannya.
Namun, PDIP dan Partai Demokrat setuju dengan beberapa catatan terkait pengaturan supremasi sipil dalam RUU tersebut.
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, serta perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan.