TAPUT - Program rehabilitasi lahan pertanian rakyat yang tertimbun pasir akibat banjir bandang Sumatera November 2025 lalu, ternyata cenderung hanya menghamburkan anggaran.
Ini terutama terlihat di Kecamatan Purbatua, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumut.
Pengamatan
bitvonline.com di Kecamatan Purbatua, terutama di Desa Sibulanbulan, Minggu (28/07/2026), puluhan hektar lahan pertanian belum bisa dikelola karena masih tertimbun pasir yang cukup dalam.
Baca Juga: Generasi Muda Didorong Jadi Motor Kota Tangguh Bencana di YCC APEKSI 2026 "Dengan kondisi tanah yang masih tertimbun pasir seperti ini, mana bisa ditanami padi. Lihatlah, tanahnya belum terlihat. Pasirnya masih cukup tebal," kata salah seorang warga kepada bitvonline.com.
Padahal, sekitar Mei 2026 lalu, pemerintah sudah melakukan program rehabilitasi lahan pertanian dengan menurunkan dua alat berat di Desa Sibulanbulan.
Kedua alat berat itu dimaksudkan untuk melakukan pengerukan pasir di lahan pertanian rakyat yang tertimbun pasir akibat banjir.
"Memang kami melihat sendiri alat berat itu beroperasi mengeruk pasir dari lahan persawahan. Tapi ternyata, pasir tersebut tidak dikorek sampai habis dan terlihat tanahnya," jelas salah seorang warga.
Anehnya, ketika dipertanyakan masyarakat, operator alat berat itu justru mengaku bahwa mereka hanya diperintahkan untuk mengeruk pasir dari lahan pertanian sedalam 30 Cm.
"Padahal, kedalaman pasir yang menimbun lahan pertanian itu bervariasi. Banyak titik lahan yang kedalaman pasirnya lebih dari 30 Cm. Bahkan ada sampai 50 Cm lebih. Kalau yang dikeruk hanya 30 cm, program rehabilitasi ini kan menjadi sia sia. Memghambur hamburkan anggaran," tegas warga yang tidak mau disebut namanya.
Akibat program rehabilitasi lahan pertanian yang sia sia itu, akhirnya sampai saat ini masyarakat belum bisa memgelola lahan pertaniannya.
"Karena itu, kami mengharap agar pemerintah, baik pemerintah Kabupaten Taput, Provinsi Sumut atau pemerintah pusat, turun langsung ke Desa Sibulanbulan," harapnya.
Sebelumnya, masyarakat maupun tokoh masyarakat, termasuk Koordinator PMPHI Dra Gandi Parapat telah mendesak pemerintah mengatasi lahan pertanian yang tertimbun pasir tersebut.