JAKARTA – Ketergantungan Indonesia terhadap impor biji kakao terus meningkat seiring menurunnya produktivitas nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirujuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), impor biji kakao pada 2024 mencapai 157.000 ton, dengan tren peningkatan selama lima tahun terakhir.
Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan, Widiastuti, mengatakan bahwa penurunan produksi dalam negeri menyebabkan industri kakao kekurangan bahan baku.
Baca Juga: Gubernur Koster Dukung Pembangunan Rice Milling Unit di Tabanan untuk Perkuat Ketahanan Pangan Bali "Penurunan produksi ini mengakibatkan Indonesia harus impor biji kakao untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri grinding di dalam negeri," ujar Widiastuti, Jumat (24/10/2025).
Ketua Tim Kerja Perkebunan dan Tanaman Semusim Lainnya Kementerian Pertanian (Kementan), Yakub Ginting, menjelaskan bahwa sebagian besar biji kakao yang diimpor Indonesia merupakan kakao fermentasi dengan mutu tinggi yang dibutuhkan oleh industri pengolahan.
"Dalam lima tahun terakhir, impor kita selalu meningkat. Bahkan pada 2023, jumlah impor sedikit lebih banyak dibandingkan ekspor," ujarnya.
Yakub menilai kondisi ini dipicu oleh rendahnya mutu kakao nasional dan lemahnya dukungan harga terhadap kakao fermentasi di tingkat petani.
"Sejak 2014 sudah ada aturan soal mutu biji kakao terfermentasi, tapi implementasinya tidak berjalan baik karena harga kakao fermentasi tidak dihargai layak oleh pedagang," katanya.
Menurut Yakub, petani menghadapi dilema antara melakukan fermentasi yang memakan waktu 5–6 hari atau menjual biji kakao non-fermentasi dengan harga lebih cepat meski lebih rendah.
"Kakao fermentasi sering dianggap petani tidak siap, padahal masalahnya karena tidak didukung oleh semua stakeholder," tegasnya.
Menanggapi penurunan produksi tersebut, pemerintah menyiapkan langkah konkret untuk mengembalikan produktivitas kakao nasional.
Melalui Kementerian Pertanian, program peremajaan tanaman kakao (replanting) akan digulirkan secara besar-besaran dengan pendanaan dari APBN dan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).