MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (
Pemprov Sumut) memanfaatkan momentum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 sebagai langkah strategis untuk memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sekaligus mendorong reforma agraria dan pemerataan akses layanan publik.Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumut, Surya, saat membacakan Nota Jawaban Gubernur Sumut atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Perubahan APBD 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut, Rabu (24/9/2025), di Gedung Dewan, Medan."Perubahan APBD 2025 harus menjadi momentum memperkuat kinerja BUMD. Fokusnya pada penguatan kelembagaan, peningkatan infrastruktur pendukung, serta perbaikan tata kelola layanan publik," ujar Surya.
Baca Juga: DPR RI Siap Bentuk Pansus Konflik Agraria, Dorong Pemerintah Wujudkan Reforma Agraria Nyata Fokus pada Pelayanan dan Efisiensi BUMDWagub menegaskan, orientasi BUMD tak hanya soal profit, tapi juga harus berdampak langsung pada masyarakat. Misalnya pada pelayanan air bersih, Pemprov mendukung Perumda Tirtanadi untuk mengatasi keluhan masyarakat seperti air mati atau air keruh."Langkah seperti pemerataan tekanan air, rehabilitasi jaringan pipa, serta pemeliharaan instalasi dilakukan untuk menjamin distribusi air bersih yang merata," lanjut Surya.