JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pencapaian swasembada garam nasional sebanyak 500 ribu ton khusus untuk memenuhi kebutuhan industri aneka pangan dan farmasi pada tahun 2026.
Upaya ini menjadi bagian dari strategi pemerintah mengurangi ketergantungan pada impor garam industri yang mencapai 2,7 juta ton per tahun.
Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yoharnita, menyampaikan bahwa hingga kini Indonesia masih mengimpor garam untuk lebih dari 10 sektor industri.
Namun, pemerintah memprioritaskan swasembada garam untuk sektor pangan dan farmasi sebagai langkah awal.
"Kalau yang tahun depan itu kita kejar dulu untuk aneka pangan dan farmasi, targetnya sekitar 500 ribu ton," ujar Frista dalam acara media gathering, Jumat (1/8/2025).
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengadopsi dua skema utama, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi produksi garam.
Skema ekstensifikasi difokuskan di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, dengan target produktivitas sebesar 120–200 ton per hektare per siklus.
Rencananya, panen perdana akan berlangsung pada musim kemarau, sekitar Juni atau Juli 2026.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menambahkan bahwa wilayah Rote saat ini tengah disiapkan untuk menjadi sentra produksi utama dengan luasan hingga 10.000 hektare, dan potensi perluasan menjadi 13.000 hektare.
"Kalau bisa dikembangkan menjadi 13.000 hektare, kita bisa produksi hingga 2,6 juta ton garam per tahun," ungkap Koswara.
Sementara itu, intensifikasi akan dilakukan di sejumlah sentra produksi garam tradisional, seperti Indramayu dan Cirebon di Jawa Barat serta Pati di Jawa Tengah.
Proyek swasembada garam ini didukung anggaran hingga Rp2 triliun yang berasal dari sumber di luar pagu anggaran KKP.