JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mengintensifkan berbagai program strategis guna menjaga ketahanan pangan nasional, khususnya dalam meningkatkan produksi beras di tengah tantangan iklim dan distribusi.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa produksi beras nasional pada periode Januari hingga Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton, atau meningkat 14,09% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 21,88 juta ton.
"Kami pastikan produksi aman. Yang harus dijaga sekarang adalah distribusi dan tata niaganya. SPHP dan bansos adalah dua sisi mata uang, satu menjaga akses rakyat miskin, satu lagi menstabilkan pasar," ujar Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (13/7/2025).
Peningkatan produksi ini tak lepas dari pelaksanaan program pompanisasi, percepatan tanam, serta penyaluran bantuan benih tahan kekeringan ke berbagai daerah.
Amran menekankan pentingnya kehadiran negara dari proses produksi di sawah hingga konsumsi di meja makan rakyat.
"Jangan biarkan rakyat dirugikan oleh segelintir oknum. Kelola SPHP dengan semangat gotong royong, kejujuran, dan kepedulian," tambahnya.
Sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasaran, Perum Bulog memastikan kesiapannya untuk menyalurkan lebih dari 1,3 juta ton beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selama Juli hingga Desember 2025.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto, menjelaskan bahwa penugasan tersebut tertuang dalam Surat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 yang diterbitkan pada 8 Juli 2025.
"Penyaluran ini dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di tingkat konsumen," ujarnya.
Total beras yang akan disalurkan berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dengan jumlah sebesar 1.318.826.629 kilogram yang akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia.
Dengan sinergi antara Kementan, Bulog, dan Bapanas, pemerintah berharap stabilitas pasokan dan harga beras tetap terjaga, sehingga masyarakat dapat mengakses bahan pangan pokok secara adil dan merata di seluruh wilayah tanah air.*