JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang tepat sasaran dan terjaga integritasnya.
Hal ini disampaikannya sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat dari gejolak harga serta praktik kecurangan di sektor pangan.
"Untuk SPHP saya tegaskan, Bulog agar hati-hati. Jangan sampai bocor atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya minta tindak tegas mafia pangan," ujar Mentan Amran di Jakarta, Sabtu (12/7/2025).
Amran mengingatkan bahwa program SPHP tidak hanya soal pendistribusian beras murah, tetapi juga menjadi instrumen penting pengendali harga dan pelindung konsumen, khususnya dari praktik penipuan mutu dan takaran oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Mentan menyampaikan bahwa hasil investigasi Satgas Pangan Polri bersama Kementerian Pertanian terhadap sejumlah produsen beras menunjukkan adanya indikasi pelanggaran serius.
Temuan ini semakin memperkuat urgensi pengawasan ketat terhadap program SPHP.
"SPHP bukan sekadar tambahan pasokan, tapi benteng dari praktik curang. Pelaksanaannya harus berintegritas dan diawasi ketat. Kalau ada yang nakal, kita tindak tegas," katanya.
Penyaluran SPHP dilakukan oleh Perum Bulog melalui berbagai kanal distribusi seperti pengecer di pasar rakyat, koperasi desa, outlet pangan daerah, hingga Gerakan Pangan Murah.
Beras SPHP dikemas dalam ukuran 5 kilogram dan dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
"Ini bukan soal jumlah, tapi keadilan distribusi. Jika tidak tepat sasaran, maka tujuan SPHP akan gagal. Distribusinya harus transparan dan diawasi pemerintah pusat dan daerah," tambahnya.
Di sisi hulu, Kementerian Pertanian terus memperkuat produksi beras nasional melalui berbagai program seperti pompanisasi, bantuan benih tahan kekeringan, dan percepatan tanam.
Produksi beras nasional pada Januari–Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton, naik 14,09 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.