JAKARTA— Kementerian Pertanian mengungkap dugaan praktik kecurangan dalam perdagangan beras yang diduga merugikan konsumen hingga Rp99,35 triliun.
Dugaan ini mencuat setelah ditemukan manipulasi kualitas, berat kemasan, dan harga di sejumlah jalur distribusi, meski stok beras nasional saat ini berada dalam posisi tertinggi dalam 57 tahun terakhir.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dalam konferensi pers, Kamis (26/6/2025), menyatakan kejanggalan tersebut terdeteksi saat Indonesia justru mencatatkan surplus produksi padi.
Hingga Juni 2025, stok beras nasional mencapai 4,15 juta ton.
"Ini ada anomali. Kita cek bersama di pasar 10 provinsi dan kota besar di Indonesia. Kami telusuri mulai dari mutu, timbangan, hingga harga. Hasilnya, banyak yang tidak sesuai, termasuk pelanggaran terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET)," ujar Menteri.
Untuk memastikan temuan ini, pemerintah mengerahkan tim gabungan yang terdiri dari Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan, Kejaksaan, dan Kepolisian.
Mereka melakukan inspeksi langsung ke pasar-pasar utama sejak 6 hingga 23 Juni 2025.
Dari 268 sampel yang diambil, ditemukan pelanggaran yang signifikan.
Sebanyak 85,56 persen dari 136 sampel beras premium tidak memenuhi standar mutu.
Bahkan, 59,78 persen dijual melebihi HET, dan 21,66 persen tidak sesuai dengan berat kemasan.
Kondisi lebih buruk terjadi pada beras medium.
Dari 76 merek yang diuji, 88,24 persen tidak memenuhi standar mutu, 95,12 persen melampaui HET, dan 9,38 persen memiliki berat tidak sesuai.