JAKARTA -Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa swasembada pangan bukanlah sekadar ambisi politik, melainkan langkah strategis menuju kedaulatan bangsa.
Dalam keterangannya, Sudaryono menyebut bahwa pemenuhan kebutuhan pangan dari produksi nasional menjadi pondasi utama ketahanan nasional.
"Kenapa mesti swasembada? Karena hanya dengan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi kita sendiri, kita bisa bicara tentang ketahanan. Dari sana menuju kedaulatan pangan," ujar Sudaryono dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (22/6/2025).
Sudaryono mengkritik pandangan yang menyebut impor pangan wajar selama bisa dikompensasi ekspor, seperti kelapa sawit. Ia menyebut pandangan ini berbahaya, terutama dalam situasi global tidak menentu, sebagaimana terlihat saat pandemi.
"Uang tidak selalu bisa membeli pangan. Maka, jangan sampai beras dan jagung menjadi titik lemah kita di hadapan dunia," tegasnya.
Langkah Konkret Pemerintah:
Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah kering panen di sawah telah ditetapkan sebesar Rp 6.500/kg.
Bulog kini menyerap gabah langsung dari sawah, bukan lagi dari gudang, untuk memastikan harga petani terjaga.
Per pertengahan Juni 2025, Bulog telah menyerap lebih dari 2,5 juta ton gabah, dengan total stok beras nasional mencapai lebih dari 4 juta ton, tertinggi dalam sejarah RI.
Target Tanpa Impor Komoditas Strategis:
Pemerintah menargetkan tidak lagi mengimpor beras, jagung, gula konsumsi, dan garam konsumsi. Untuk mendukung hal ini, Wamentan merinci fokus pemerintah terhadap:
Benih unggul, hasil kerja sama dengan IPB University.