TAPSEL -Pemerintah daerah kabupaten Tapanuli Selatan diminta untuk lebih proaktif dalam menangani masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang terjadi di PT. Sinar Avonaska Emas (PT. SAE) .
Hal ini disampaikan oleh seorang aktivis yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Membangun Desa (DPP FORMADES) , Irwan Alimuddin Batubara S.Sos.
"Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di daerahnya. Oleh karena itu, mereka harus lebih proaktif dalam menangani masalah PHK massal dan memastikan bahwa hak-hak buruh terpenuhi," kata aktivis tersebut dalam sebuah wawancara.
Menurutnya, pemerintah daerah dapat melakukan beberapa hal untuk membantu menyelesaikan masalah PHK massal, seperti memfasilitasi dialog antara perusahaan dan buruh, serta memberikan bantuan sosial kepada buruh yang terkena PHK.
"Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa perusahaan yang melakukan PHK massal telah memenuhi semua kewajiban hukumnya, termasuk memberikan pesangon dan hak-hak lainnya kepada buruh," tambahnya.
Masalah PHK massal telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat dalam beberapa bulan terakhir. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih proaktif dalam menangani masalah ini dan memastikan bahwa hak-hak buruh terpenuhi..*