TERNATE –Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melakukan kunjungan ke lokasi bencana banjir bandang di Kelurahan Roa, Pulau Ternate, Maluku Utara. Dalam kunjungan ini, kedua pejabat pemerintah menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan bantuan kepada korban serta penanganan bencana secara menyeluruh.
Penanganan Bencana dan Bantuan dari Pemerintah
Bencana banjir bandang yang melanda Kelurahan Roa mengakibatkan kerusakan parah dan sejumlah korban jiwa. Menyikapi situasi tersebut, Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan penuh terhadap penanganan bencana, mulai dari tahap tanggap darurat hingga rehabilitasi pascabencana.
“Atas saran Bapak Menko, kami pastikan Pemerintah Pusat, melalui BNPB, akan mendukung sepenuhnya kebutuhan penanganan bencana, mulai tanggap darurat hingga pascabencana,” ujar Suharyanto dalam keterangannya, Selasa (27/8/2024).
Sebagai bagian dari upaya pemulihan, pemerintah akan memberikan bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang rusak akibat bencana. Bantuan ini dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat kerusakan rumah:
Rp60 juta untuk rumah rusak beratRp30 juta untuk rumah rusak sedangRp15 juta untuk rumah rusak ringanPenilaian dan Rekomendasi Relokasi
Muhadjir Effendy, Menko PMK, menambahkan bahwa pemerintah juga akan menangani rehabilitasi rumah-rumah yang rusak. Rencana ini akan melibatkan diskusi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait.
Selama kunjungannya, Muhadjir juga menyampaikan rekomendasi dari Pemerintah Kota Ternate mengenai kebutuhan program relokasi bagi masyarakat terdampak. Ia mengungkapkan bahwa kawasan terdampak bencana memiliki catatan historis sebagai jalur air dan tempat turunnya material vulkanik dari Gunung Gamalama yang menyebabkan bencana tersebut.
“Supaya kejadian ini tidak terulang, daerah ini harus dijadikan zona non-pemukiman,” ujar Muhadjir. Ia menjelaskan bahwa kajian relokasi akan melibatkan Pemerintah Kota Ternate, BNPB, dan institusi terkait lainnya untuk memastikan bahwa masyarakat tidak kembali tinggal di lokasi berbahaya. Selain itu, kemungkinan relokasi juga dapat mencakup mereka yang tidak terdampak langsung namun berada di lokasi berpotensi bahaya.
Kunjungan ke Pos Pengungsian dan Penyaluran Bantuan
Sebelum meninjau lokasi terdampak, Menko PMK Muhadjir Effendy dan Kepala BNPB Suharyanto juga mengunjungi pos pengungsian di SMK 4 Kastela, tempat sekitar 150 warga yang terdampak banjir berteduh. Di pos pengungsian tersebut, kedua pejabat pemerintah memberikan bantuan pangan dan non-pangan kepada para penyintas, yang disediakan oleh BNPB.
Kunjungan ini turut dihadiri oleh Pj Gubernur Maluku Utara, Wali Kota Ternate, Kapolda Maluku Utara, serta unsur forkopimda dan Deputi Bidang Penanganan Darurat dan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB. Kehadiran pejabat-pejabat ini menandakan koordinasi yang erat antara berbagai pihak dalam upaya penanganan bencana.
Komitmen pemerintah dalam menangani bencana banjir bandang di Pulau Ternate terlihat jelas melalui langkah-langkah cepat dan konkret yang diambil, mulai dari pemberian bantuan langsung kepada korban hingga rencana jangka panjang untuk rehabilitasi dan relokasi. Dengan dukungan berbagai pihak dan koordinasi yang baik, diharapkan dampak bencana ini dapat diminimalisir dan masyarakat terdampak dapat pulih dengan cepat.
(N/014)