JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar tidak menunggu negara tetangga kembali melayangkan nota keberatan akibat dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutlakebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia.
Menurut Puan, kabut asap dari karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan telah meluas hingga ke negara tetangga.
Malaysia bahkan harus meliburkan ratusan sekolah akibat memburuknya kualitas udara, sementara Singapura meminta warganya mewaspadai dampak asap karhutla Indonesia.
Baca Juga: Bakar 12 Hektare Lahan untuk Tanam Sawit, Pria di Berau Jadi Tersangka Karhutla "Beberapa kali kita pernah mendapat nota protes dari negara tetangga akibat dampak karhutla. Jangan menunggu sampai negara sahabat kembali melayangkan keberatannya karena karhutla tidak cepat diselesaikan," ujar Puan, dalam siaran pers, Jumat (21/8/2026).
Puan meminta pemerintah bersama seluruh instansi terkait memperkuat penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran hingga memicu karhutla.
Menurut dia, setiap titik api harus ditelusuri untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab.
Penanganan karhutla, kata Puan, tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran meluas.
"Setiap titik api harus diketahui siapa yang bertanggung jawab. Selain merugikan dari sisi kesehatan dan pendidikan anak-anak sekolah, karhutla juga menyebabkan sejumlah aktivitas ekonomi masyarakat terganggu," tutur dia.
Puan juga meminta pemerintah daerah menjelaskan penyebab kebakaran di Kalimantan dapat meluas.
Ia mempertanyakan langkah pencegahan serta kecepatan pemerintah dalam menangani titik api sejak pertama kali ditemukan.
"Bagaimana pencegahannya, dan seperti apa penanggulangan saat titik api pertama ditemukan. Karena karhutla sering menjadi besar bukan karena tidak terdeteksi, tetapi karena terdapat jeda antara informasi, keputusan, dan tindakan," imbuh Puan.
Ia menilai keterlambatan dalam mengambil keputusan dan melakukan tindakan dapat membuat titik api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.