LANGKAT – Gelombang protes masyarakat Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, kembali pecah. Ratusan warga menggelar aksi blokir jalan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kondisi jalan protokol penghubung antardusun yang hingga kini belum juga diaspal meski telah puluhan tahun menjadi harapan masyarakat.
Aksi yang berlangsung pada Kamis (6/8/2026) di depan Lapangan Badminton Dusun Serbaguna itu diwarnai suasana yang berbeda. Tidak hanya memblokade jalan, warga juga duduk berjamaah di atas badan jalan sambil melantunkan shalawat dan memanjatkan doa, berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan jalan secara permanen.
Jalan yang menjadi tuntutan masyarakat merupakan akses utama yang menghubungkan Dusun Serbaguna hingga Dusun Paluh Gusta dengan panjang sekitar 3,5 kilometer. Selama bertahun-tahun, kondisi jalan tersebut disebut rusak parah, berlubang, berdebu saat kemarau, serta berlumpur ketika musim hujan sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian warga.
Baca Juga: Wapres Gibran Tinjau Infrastruktur Pascabencana di Bireuen, Kapolda Aceh Pastikan Pengamanan Berjalan Lancar Aksi unjuk rasa itu turut dihadiri sejumlah anggota DPRD Kabupaten Langkat, yakni Muhammad Rio, Rahmad Rinaldi, Jul'aidi Syam, dan Mahalli Hakim. Hadir pula Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Langkat Arie Ramadhany, S.IP., M.SP., Camat Tanjung Pura Tengku Reza Aditya, S.STP., M.AP., Kepala Desa Pematang Cengal Arusman, serta perwakilan PT Energi Mega Persada (EMP) Gebang.
Dalam dialog bersama masyarakat, Plt. Kadis PUTR Kabupaten Langkat Arie Ramadhany menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen memulai pengaspalan jalan tersebut pada November 2026 dengan target awal minimal sepanjang 500 meter.
Sementara itu, perwakilan PT EMP Gebang menyatakan pihak perusahaan akan mengusulkan bantuan pembangunan jalan kepada manajemen pusat di Jakarta. Namun, perusahaan juga meminta Pemerintah Kabupaten Langkat segera melengkapi administrasi yang dibutuhkan sebagai dasar pengajuan bantuan tersebut.
Pernyataan tersebut justru memicu penolakan dari masyarakat. Warga mengaku sudah terlalu sering menerima janji tanpa realisasi yang jelas. Menurut mereka, kerusakan jalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun tidak lagi cukup dijawab dengan komitmen atau rencana semata.
Selain kondisi jalan yang rusak berat, masyarakat juga mengeluhkan tingginya intensitas truk pengangkut material dan truk trailer yang melintasi kawasan tersebut setiap hari. Aktivitas kendaraan bertonase besar itu menimbulkan debu tebal yang masuk ke rumah-rumah warga sehingga mengganggu kesehatan, terutama anak-anak dan lansia.
Tak hanya itu, getaran yang ditimbulkan kendaraan berat juga disebut menyebabkan sejumlah rumah warga mengalami retak pada bagian dinding maupun fondasi. Keluhan tersebut, menurut warga, telah berulang kali disampaikan kepada pihak terkait, namun hingga kini belum mendapatkan penyelesaian yang memuaskan.
Suasana aksi semakin menyentuh ketika kaum ibu mengambil alih barisan depan. Mereka membentangkan terpal di atas badan jalan, memindahkan teratak dari Lapangan Badminton ke tengah jalan, kemudian duduk bersama sambil melantunkan shalawat dan memanjatkan doa. Momen tersebut menjadi simbol harapan agar pemerintah segera menghadirkan solusi nyata atas persoalan yang telah mereka hadapi selama bertahun-tahun.
Setelah diskusi berlangsung cukup panjang, Camat Tanjung Pura Tengku Reza Aditya kembali menyampaikan hasil kesepakatan sementara. Ia menjelaskan bahwa pada November 2026 pemerintah akan mulai mengaspal jalan sepanjang minimal 500 meter. Selanjutnya, pada tahun 2027 diharapkan PT EMP Gebang dapat memberikan dukungan pembangunan jalan sepanjang satu kilometer.
Sebagai langkah jangka pendek, pemerintah juga berencana melakukan perbaikan sementara dengan menimbun ruas jalan menggunakan sekitar 200 dump truck sirtu bercampur air. Jalan tersebut nantinya akan diratakan menggunakan alat berat guna mengurangi lubang serta menekan debu yang selama ini dikeluhkan masyarakat.