BANDAR LAMPUNG – Sekitar seratus orang yang tergabung dalam Forum Suara Masyarakat Lampung (FSML) menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Tugu Adipura, Kota Bandar Lampung, Sabtu, 27 Juni 2026.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kedatangan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang memulai rangkaian safari politiknya dari Provinsi Lampung.
Selama aksi berlangsung, massa menyampaikan aspirasi secara bergantian melalui orasi.
Baca Juga: Prabowo Disebut Kantongi Data Bohir Demo, KSP: Informasinya Akurat dan Akan Diproses Sesuai Hukum Demonstrasi mendapat pengawalan dari aparat kepolisian Polresta Bandar Lampung dan berlangsung tertib hingga selesai.
Koordinator aksi, Merry, menilai safari politik yang dilakukan Jokowi belum tepat dilaksanakan di tengah berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian publik.
Menurutnya, sejumlah persoalan, termasuk polemik dugaan ijazah palsu yang menjadi perdebatan di ruang publik, sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu agar tidak terus menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
"Kami menyayangkan Pak Jokowi hari ini mau berkeliling ke seluruh Indonesia. Lampung menjadi provinsi pertama. Selesaikan dulu persoalan yang sedang menjadi polemik supaya tidak ada kegaduhan di tengah masyarakat," ujar Merry, Sabtu (27/6/2026).
Dalam orasinya, Merry juga mengatakan rangkaian kunjungan Jokowi ke berbagai daerah memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Salah satunya dikaitkan dengan dinamika politik menjelang Pemilu 2029.
"Kami tidak tahu apa maksud Pak Jokowi berkeliling Indonesia saat ini. Bisa saja ada agenda politik menuju 2029, tetapi itu menjadi penilaian dan pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat," katanya.
Selain itu, massa aksi juga menyampaikan harapan agar Indonesia dipimpin oleh sosok yang dinilai mampu menghadapi berbagai tantangan bangsa pada masa mendatang.
"Kami ingin negeri ini dipimpin oleh anak bangsa yang cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual, matang, dan cukup umurnya. Indonesia menghadapi persoalan politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang membutuhkan pemimpin yang mampu mempersatukan, bukan memecah belah anak bangsa," ucap Merry.