SAMARINDA — Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa pada 21 April 2026 di gedung DPRD Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Aksi tersebut menuntut audit menyeluruh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan diwarnai sejumlah insiden hingga berujung ricuh.
Sorotan publik mengarah kepada Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, yang dinilai merespons situasi secara santai pasca-aksi.
Baca Juga: Camat Kuala Jambi Hadiri Musdes Ketahanan Pangan di Manunggal Makmur, Tekankan Sinergi Pemerintah dan Warga Alih-alih memberikan keterangan langsung kepada media, Rudy memilih menyampaikan pernyataan melalui akun Instagram resminya.
Dalam unggahannya, ia mengapresiasi mahasiswa dan masyarakat yang dinilai telah menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah daerah.
"Masukan hari ini sangat berarti dan berkelas. Kami berharap masyarakat bisa menjadi mata dan telinga dalam melakukan perbaikan dan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur," tulisnya.
Aksi tersebut dipicu oleh polemik anggaran fasilitas pejabat yang menuai kritik publik.
Di antaranya rencana pengadaan mobil dinas mewah jenis Range Rover senilai Rp 8,5 miliar serta anggaran rumah jabatan gubernur yang disebut mencapai Rp 25 miliar, termasuk fasilitas tambahan seperti akuarium dan sarana kebugaran.
Sejumlah tuntutan massa menekankan perlunya transparansi serta evaluasi terhadap penggunaan anggaran daerah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan publik.
Sehari pasca-aksi, suasana di kawasan Kantor Gubernur Kalimantan Timur masih dalam penjagaan ketat aparat keamanan.
Area tersebut ditetapkan sebagai zona steril, dengan pembatasan akses bagi awak media serta larangan pengambilan gambar di dalam kompleks perkantoran.
Upaya konfirmasi langsung kepada Rudy Mas'ud belum membuahkan hasil.