JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa tidak mudah membongkar proyek yang terbangun di ruang laut. Pernyataan itu disampaikan Trenggono saat dirinya menghadiri rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (23/1/2025) membahas persoalan pagar bambu di perairan Tangerang, Banten.
Trenggono menjelaskan bahwa KKP sudah melakukan ratusan kali penyegelan terhadap proyek yang berkaitan dengan ruang laut, dan hingga kini telah tercatat lebih dari 196 kasus. “Kita sudah melakukan penyegelan itu tidak hanya di sini, tapi di seluruh Indonesia kita sudah melakukan penyegelan,” kata Trenggono. Namun, Trenggono juga menyatakan bahwa KKP tidak dapat membongkar proyek di laut secara sembarangan.
“Kita tidak bisa tiba-tiba melakukan membongkar, jujur saja ketika melakukan membongkar kan memang ada budgetnya juga,” kata Trenggono. Trenggono juga menegaskan bahwa jika setiap temuan langsung ditindak oleh KKP maka akan timbul pertanyaan perihal dana kepada pihaknya. “Kalau kita dipertanyakan oleh bapak ibu di sini itu budgetnya dari mana nanti jadi temuan BPK itu siapa yang bertanggung jawab kan pusing,” kata Trenggono.
Dalam hal ini, Trenggono menjelaskan bahwa penindakan seperti pembongkaran terhadap proyek di laut harus didasarkan dengan adanya keputusan. “Karena nanti keputusan itu begitu ditemukan siapa yang mau masang dan kemudian ketahuan, (akan) didenda, selain denda juga dia harus membongkar yang bersangkutan yang harus membongkar bukan kita yang membongkar itu salah satunya,” kata Trenggono. Dengan demikian, Trenggono mengungkapkan bahwa tidak mudah membongkar proyek di laut dan KKP memerlukan dana serta keputusan untuk melakukan penindakan.
(christie)