MEDAN – Tingkat kecelakaan kereta api di Sumatera Utara sepanjang 2025 masih menjadi perhatian serius.
Fraksi PKS DPRD Sumut menilai negara tidak boleh menutup mata terhadap keselamatan masyarakat di perlintasan sebidang, khususnya di lintas Pelabuhan Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara.
Bendahara Fraksi PKS DPRD Sumut, Ahmad Hadian, menyebut kawasan ini menjadi penyumbang angka kecelakaan tertinggi.
Baca Juga: Tito Karnavian Puji Gubsu dan Bupati Tapteng, Ubah Lumpur Sungai Jadi Tanggul Penahan Banjir "Dalam beberapa bulan saja, sudah lebih dari 10 kecelakaan terjadi di lintasan dari Simalungun ke Pelabuhan Kuala Tanjung. Jalur ini sangat sibuk, dan ada sekitar 18 perlintasan sebidang," kata Hadian, Sabtu (24/1/2026).
Menurut Hadian, PT KAI telah membangun tiga perlintasan pengganti (kolektor) dan menutup sisanya, tetapi banyak proyek jalan kolektor terhambat pembebasan lahan masyarakat.
Ia menekankan, penyelesaian pembebasan lahan menjadi kunci menekan angka kecelakaan.
"Bila jalan kolektor tidak segera rampung, risiko kecelakaan akan tetap tinggi. Negara harus hadir melindungi nyawa rakyat, jangan sampai korban berjatuhan karena egoisme birokrasi," tegas Hadian.
DPRD Sumut juga mencatat masih banyak perlintasan sebidang yang tidak dilengkapi palang pintu akibat pertumbuhan permukiman.
"Dulu itu persawahan, sekarang menjadi perkampungan. Balai Teknik Perkeretaapian harus menyesuaikan dengan dinamika tata ruang," tambahnya.
Kasus terbaru yang mencuat adalah kecelakaan tragis di Tebing Tinggi, Sumut, yang menewaskan sembilan orang dalam satu mobil Toyota Avanza yang ditabrak KA Sribilah Utama.
Korban terdiri dari delapan penumpang dan sopir yang sempat mendapat perawatan di rumah sakit sebelum meninggal dunia.
Meski demikian, PT KAI Divre I Sumut mencatat ada penurunan insiden tabrakan dari 55 kasus pada 2024 menjadi 39 kasus pada 2025.