MEDAN — Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, menilai penanganan banjir oleh Pemerintah Kota Medan berjalan lambat dan tidak tepat sasaran.
Kritik itu disampaikan Paul setelah mengevaluasi penggunaan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) Pemkot Medan sebesar Rp 5,8 miliar yang dialokasikan untuk penanganan banjir.
Baca Juga: Banjir dan Longsor Sumatera Jadi Bukti Dampak Korupsi Alam, MARAK Tantang Presiden Prabowo Buktikan Komitmen Pemberantasan Korupsi Menurut Paul, sebagian besar anggaran BTT, sekitar Rp 4,7 miliar, hingga kini belum direalisasikan, sementara kondisi banjir sudah mereda dan sebagian besar pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing.
"Lambat sekali. Sisa anggaran Rp 4,7 miliar itu terlalu lama dibelanjakan. Rakyat sudah pulang, banjir sudah surut, ini nasi masih mau dibagikan. Kalau pun dibagi, apakah tepat sasaran?" ujar Paul, Selasa, 9 Desember 2025.
Dari total Rp 5,8 miliar, sekitar Rp 1,1 miliar digunakan untuk pembelian nasi bungkus bagi pengungsi.
Namun Paul menilai pendistribusian nasi bungkus tersebut tidak merata dan terkesan pilih kasih.
"Yang dapat rupanya tergantung camat. Kalau camat tidak kasih tahu, warga bisa tidak dapat walaupun ada pengungsi di situ. Harusnya BPBD cek langsung ke lapangan, verifikasi data pengungsi," kata Paul.
Paul juga menyoroti harga nasi bungkus yang menurutnya terlampau tinggi. Dari inspeksi yang ia lakukan di posko, ia mendapati harga satu bungkus nasi ayam sebesar Rp 24.200.
"Itu kemahalan. Ini nanti akan kami bahas dalam rapat dengan BPBD dan dinas terkait," ujarnya.
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Medan, Herbert Panjaitan, menjelaskan bahwa anggaran Rp 1,1 miliar digunakan untuk menyediakan 6.000 nasi bungkus per hari selama periode 2–9 Desember 2025.
Pembagian dilakukan pagi, siang, dan malam, masing-masing 2.000 bungkus.