SEMARANG – Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengungkapkan kegelisahannya terkait dua titik tambang yang terus menuai penolakan warga, meski sebagian telah mengantongi izin resmi.
Keluhan tersebut disampaikan langsung di hadapan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat Rapat Koordinasi Persiapan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Semarang, Senin, 8 Desember 2025.
Sadewo menyebut penambangan batu granit di Baseh, Kedungbanteng, menjadi salah satu lokasi yang paling banyak memicu gejolak.
Baca Juga: Bencana Sumbar Terima Bantuan Jateng Setelah Perjalanan Lebih dari 4 Hari Ia menuturkan bahwa pemerintah daerah bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi telah sepakat menghentikan sementara aktivitas tambang tersebut.
"Kami dan ESDM Provinsi sudah memasang banner 'ditutup sementara'. Jujur itu atas usulan saya, karena kalau langsung ditutup total, para penambang bisa lari semua," ujar Sadewo.
Penutupan sementara itu dilakukan lantaran pelaku usaha belum memenuhi kewajiban dokumen lingkungan, termasuk pembuatan saluran dan kolam pengendalian sebagaimana dipersyaratkan dalam UKL–UPL.
Bukan hanya Baseh. Sadewo juga menyoroti tambang pasir dan tanah di Tapa, Baturaden, yang telah mengantongi izin namun tetap memicu demonstrasi warga.
"Penambangan pasir dan tanah di Tapa ini pun bermasalah. Izin ada semua, tapi warga tetap menolak dan demo," ucapnya.
Sadewo mengaku kewalahan menghadapi gelombang penolakan masyarakat, mengingat izin galian C diatur langsung oleh provinsi melalui ESDM.
"Ini yang membingungkan kami, Pak Gubernur. Warga protesnya ke kami, padahal kewenangan izinnya ada di provinsi," ujarnya.
Ia menambahkan, satu titik tambang di Cilongok sudah ditangani dan tidak lagi memicu protes.
Namun dua lokasi lainnya, Baseh dan Baturaden, masih menjadi sasaran demonstrasi.