JAKARTA — Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, meminta para pengusaha menghentikan seluruh aktivitas penebangan hutan dan beralih ke sektor usaha yang tidak merusak lingkungan.
Pernyataan itu disampaikan di tengah sorotan publik atas rangkaian bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.
Titiek menegaskan bahwa kerusakan lingkungan di Sumatra merupakan akumulasi dari praktik eksploitasi hutan yang berlangsung selama bertahun-tahun.
Baca Juga: Jeritan Korban Malapetaka Banjir Aceh Ia menilai bencana yang menelan banyak korban jiwa itu bukan semata akibat intensitas hujan ekstrem, tetapi buah dari rusaknya bentang alam yang tak lagi mampu menahan risiko hidrometeorologi.
"Sudahlah. Pengusaha-pengusaha itu cari makan tempat lain. Tanam padi kek, tanam jagung. Banyak yang bisa dikerjakan, jangan tebang-tebang lagi pohon kita," ujar Titiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 4 Desember 2025.
Titiek juga menolak wacana pemerintah terkait moratorium sementara izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).
Menurutnya, moratorium hanya bersifat jeda dan berpotensi kembali dilonggarkan di kemudian hari.
Ia mendesak agar izin tersebut dihentikan secara permanen demi keberlanjutan hutan Indonesia.
"Kalau moratorium itu kan disetop sementara, nanti bisa dihidupkan lagi. Kami maunya supaya itu tidak ada lagi penebangan-penebangan," kata Titiek.
Menurut Titiek, bencana yang menimpa tiga provinsi di Sumatra tidak dapat dilepaskan dari kerusakan hutan yang sudah lama terjadi.
Pembukaan lahan masif dan lemahnya pengawasan disebut memperburuk kondisi ekosistem yang kini berada pada fase kritis.
"Ini tidak terjadi semerta-merta karena setahun terakhir. Ini akumulasi dari kerusakan hutan yang terjadi selama ini," ujarnya.